Judul. membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. - 3 - 2. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai; l. tahun 2004 Indonesia sudah berhasil membuat Undang Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang merupakan perubahan yang sangat drastis dari Undang. KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS UU NO. 1. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 3. Pasal 19 ayat (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pengaturan hukum sumber daya air diatur dalan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Undang – Undang ini diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum tentang air, dikarenakan dibatalkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 85/PUU-XI/2013. Air permukaan. 1). Pemerintah Pusat . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Regulasi Baru : Undang-Undang No. UU No. 2. 1 Ada beberapa hal yang menarik yang kemudian yang timbul. 11. E. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air. 2. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Charisal Akdian Manu mengatakan, sesuai amanat pasal 78 UU SDA. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan. UU Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dianggap telahmembukapeluangprivatisasi dan komersialisasi pengelolaan air yang merugikan rakyat. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. (n. Irfan Nurahman, 2015, “ Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Sumber Daya Air, (Jurnal, Kajian Vol. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN. 7 Tahun 2004 . Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam pasal 9 undang-undang tersebut menyatakan bahwa swasta dapat memperoleh hak guna usaha sebagai hak untuk mengusahakan air atas seijin pemerintah. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air” di hadapan. PROFIL. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan : 18. Sumber. Balai Sungai, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Pabelan Jl. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tlrhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; b. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi sebaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Selain pengertian diatas, terdapat pula pengertian lain yang disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:air tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis (More, 1994). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Hasan, S. Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas air. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Alam dan Undang-Undang No. 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15); 14. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya air; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 2. menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-udang yang bisa diakses melalui. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; Undang-Undang Dasar Negara. 3, April 2, 2019: 65–72. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Republik Indonesia No. juncto. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 . JUhaya S. Classifications Library of Congress KNW3127 . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Surachman dkk, Agus. sumber air; Mengingat : 1. 26. Untuk mengatur hal tersebut, ditetapkanlah suatu Undang. Pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Tugas dari Tim koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) berdasarkan Pasal 2 Keppres No. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12 hingga Pasal 17 yang meliputi tugas Pemda dalam menyusun, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, serta melaksanakan kebutuhan penyediaan air. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provins i Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);. 33. Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara ABSTRAK: a. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang Pengairan. Konsep Hak Guna ini kemudian yg menjadi dasar pengalokasian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: T. id. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraDengan undang-undang No. BAB III Penguasaan Negara dan Hak Rakyat atas Air (Pasal 5 – Pasal 8). Di Bali, implementasi Undang-Undang No. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 telah menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk mengatur dan mengelola sumber daya air; c. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawahUndang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,. 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 9 dan Pasal 10. Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen. 4. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR. H. com Diterima: 30 Agustus 2013; Disetujui: 16 Oktober 2013. 659 km2, terletak di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten. id. H. UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. T. Apabila para pembuat undang-undang lebih. 43. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan pola pengelolaan sumber daya air, pembiayaan pola pengelolaan sumber daya air, dan ketentuan penutup. Selain itu, bentuk lain dari manajemen air adalah menerapkan diversifikasi sumber air tawar bersih. “Target penyelesaian terhadap RPP tersebut pada pertengahan tahun. U. Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Laut Lepas adalah bagian. UU 37 tentang tentang Konservasi Tanah dan Air disahkan Presiden Dr. Air permukaan adalah sumber air terbersih sehingga dapat. Bentuk. UU No. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDO. Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusiaDalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. infosda@pu. UU (Undang- Undang) Nomer 5 pada Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk. Undang-Undang. Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 8 Nomor 82 , Tambahan. Isi Jurnal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 1. 26. Definisi laut menurut Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. Pasal 14 (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakatUntuk mengatur hal tersebut, ditetapkanlah suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang No. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka izin Penggunaan Sumber Daya Air atan izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah. Setiap aktivitas ekonomi yang. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkelindan dengan politik ekonomi dan pembangunan pariwisata massal, secara sinergis menyebabkan perubahan dimensi pemanfaatan air dari fungsi sosial, pertanian, dan lingkungan yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni, ke arah fungsi ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air T. id; Minggu, 01 Oktober 2023 ; Indonesia . Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 4. produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. UU Sumber Daya Air akan digugat karena dianggap menghilangkan hak rakyat atas air. Pada era 1980an sudah mulai diwacanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis pada daerah aliran sungai (river catchment), sehingga timbul idea. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Social MediaDari perspektif sejarah, Indonesia telah mengalami tiga generasi undang-undang yang terkait dengan air, yaitu Algemene Water Reglement tahun 1936, Undang-Undang No. TEMPO. Pengaturan administratif. Sumber Daya Alam di Indonesia 5 Gambar 1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian Oct 15, 2019 · Sumber Daya Air. Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara. [1]Berbicara masalah politik pasti juga berbicara pemerintahan, dimana. UU No. d angka 20. Pengertian air tanah juga terdapat dalam Undang Undang No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. Pemerintah Jerman melakukan langkah serius dalam mengelola air. 16 Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusa, “Hak atas Air Bersih danFarida Farida, Dasrizal Dasrizal, and Trina Febriani, “REVIEW: PRODUKTIVITAS AIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERTANIAN DI INDONESIA,” Jurnal Spasial 5, no. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Irigasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air pasal 8 ayat 8 dan pasal 34. Jerman. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Tindak pidana sumber daya. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8. Namun, hingga saat ini belum ada aturan turunan dari UU tersebut. Peraturan: 17: Jenis/Bentuk. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di. 5. Air. Beberapa batasan pengertian lingkup sumber daya air di bawah ini, mengambil bahan rujukan (referensi) dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan beberapa Peraturan Pemerintah yang berkait. Badan / Pengarang: Indonesia. H. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Masalah pengelolaan air telah diatur dalam konstitusi yakni UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang. pdf: 4: Keputusan Presiden No. , 2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusiaMenurut Undang-Undang No. PWKL4221/MODUL 1 1. 17 Tahun 2019. sumber daya alam. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3). Pengaturan Sumber Daya Air di Perppu Cipta Kerja. ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi. Pasal 2 Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.